Transcription

BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1 Collaborative Governance2.1.1 Definis GovernanceSebelum membahas lebih dalam lagi terkait collaborative governance, perludijelaskan terlebih dahulu mengenai governance. Pengertian governance dirasa perlujelaskan karena istilah governance menjadi dasar dari konsep collaborativegovernance. Hal ini diupayakan agar dapat menemui pemaknaan yang lebih konkritdan tidak terjadi kerancuan bagi peneliti maupun pembaca. Dalam aspek studimebgenai Ilmu Pemerintahan sering muncul istilah government dan governance, keduaistilah tersebut hampir serupa namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda satusama lain.Selain itu, pada kajian governance juga memiliki pemaknaan yang berbedadikalangan beberapa ahli. Sebagai contoh terdapat istilah good corporate governance,good governance, network governance, bad governance dan lain sebagainyaPerbedaan tersebut disesuaikan dengan konteks dalam pemakaian istilah governance.Governance berasal dari kata “govern” yang berarti mengambil peran yang lebih besar,yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaandan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara luas, governancetermasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupunnon-pemerintah (Dwiyanto, 2015:251). Dalam konsep governance, pemerintah atau29

government merupakan salah salah satu aktor dan bukan menjadi aktor tunggal dantidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan.Menurut Chema dalam Keban (2008:38), governance merupakan suatu sistemnilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politikdikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu,institusi dari governance meliputi tiga domain yaitu state (negara atau pemerintah),private sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat) yang salingberinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5).Sementara Ulum dan Ngindana (2017:6) menyebutkan bahwa governancemengindikasikan ‘disesiminasi otoritas’ dari single actor menjadi multi-aktor.Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam konsepgovernance, beberapa urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktortunggal yakni pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor lain sepertisektor swasta dan masyarakat. dengan adanya governance menjadikan pemerintahtidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahaandan urusan-urusan publik.Bagan 2.1 Aktor GovernancePemerintahSwastaMasyarakatSumber : Abidin dkk: 201330

Abidin dkk (2013:10) memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruhdalam proses governance.Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, danmasyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraanpemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopolipenyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena karenaketerbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harusmampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalamhal ini tidak diperbolehkan untuk mengurusi kepentingannya sendiri yakni hanyasemata-mata mencari keuntungan pribadi.Sehubungan dengan keterlibatan multi aktor dalam governance, Stoker dalam(Ulum dan Ngindana, 2017:6) merumuskan parameter penerapan konsep governanceyang dirangkumnya ke dalam 5 aspek sebagai berikut:1. Governance mengacu pada seperangkat institusi dan aktor yang diambildari pemerintah maupun pihak di luar pemerintah;2. Governance mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawabuntuk mengatsi masalah sosial dan ekonomi;3. Governance mengidentifikasi keterkaitan kekuatan dalam hubungan antaralembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif;4. Governance adalah mengenai jaringan aktor pemerintahan yang otonom;5. Governance mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidakhanya bertumpu pada kekuatan atau menggunakan otoritas pemerintah.Parameter diatas menjelaskan bahwa governace harus mampu mengandalkanpihak lain selain pemerintah. Governance mengharuskan adanya kinerja secara kolektif31

antar aktor. Sehingga jejaring anatar aktor tersebut diupayakan untuk mengatasiberbagai permasalahan yang terdapat di masyarakat, seperti permasalahan sosial danekonomi.2.1.2 Definisi Collaborative GovernanceSalah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan ataugovernance yakni disebut konsep collaborative governance atau penyelenggaraanpemerintahan yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Grash “Collaborativegovernance is therefore a type of governance in which public and private actor workcollectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rulesfor the provision of public goods”(Ansell dan Gash, 2007:545). CollaborativeGovernance dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance. Konsep inimenyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat(bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses terentu yang nantinya akan menghasilkanproduk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau,masyarakat. Konsepini menunujukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitupemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatauyang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demikepentingan masyarakat.Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antarinstitusi dalam rangka pencapain tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secaraindependent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masihdigunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan32

kedalaman makna dari istilah tersebut.Secara definisi, para ahli mendefinisikancollaborative governance dalam beberpa makna yang ide utamanya sama, yakniadanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalampenyelenggaraan pemerintahan atau governance. Ansell dan Gash (2007:546)mendefinisikan collaborative governance sebagai berikut ini:Collaborative governance adalah serangkain pengaturan dimana satu atau lebihlembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensusdan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikankebijakan publik atau mengatur program atau aset.Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai collaborativegovernance dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) yangmenyatakan sebagai berikut:Secara khusus, collaborative gvernance telah menempatkan banyak penekananpada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal anatara partisipanmulti sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peranorganisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagaiorganisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasidiperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehinggaefektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaanlintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.Berdasarkan pada pendefinisian oleh dua ahli tersebut, sebenarnya telahmendefinisakan collaborative governance dalam gagasan yang sama. Akan tetapi padapenjelasan Ansell dan Gash dapat dlihat bahwa aspek kolaborasi penyelenggaraanpemerintah lebih pada aspek perumusan dan impletasi kebijakan publik atau programdari lembaga publik, dalam hal ini yakni pemerintah. Selain itu, dalam praktiknyakolaboasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai deliberatif33

atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau stakeholder ya terlbat dalamkolaborasi tersebut.Sedangkan pada gagasan Agranoff dan McGuire menunjukkan bahwacollaborative governance atau kolaborasi penyeggaran pemerintahan dalam lingkupyang lebih general yakni penyelenggraan pemerintahan secara keseluruhan.Collaborative governance dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aspek sukareladalam praktik kolaborasi. Aspek kesukarelaan tersebut diharapkan setiap aktor yangterlibat dalam kolaborasi bekerja secara optimal untuk tercapainya tujuan dalamkolaborasi. Sehingga program atau kebijakan yang yang dilaksanakan akan terksanalebih efektif karna melibatkan relasi oganisasi atau institusi.2.1.3 Tujuan Melaksanakan Collaborative GovernanceKolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yangdibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yangmelatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. Junaidi (2015:8)menyebutkan bahwa Collaborative governance tidak muncul secara tiba-tiba karenahal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untukdilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedangdihadapi oleh publik. Collaborative Governance atau kolaborasi penyelenggaraanpemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biayadan adanya politisasi terhadap regulasi (Ansell dan Gash, 2007:54). Lebih positif lagibahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi munculdari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga34

Pendapat di atas menyatakan bahwa collaborative governance muncul tidakbegitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek. munculnya collaborativegovernance dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukankerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untukmelakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaranketerbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasianggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibatdalam kolaborasi. Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangandari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep governance yangmenekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakatdalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalammengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalammanajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul padapeekembangannya berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi danberakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi.Selanjutnya penjelasan lainnya yang lebih spesifik dikemukan oleh Ansell danGrash dalam Sudarmo bahwa collaborative governance muncul secara adaptif ataudengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsepini dilakukan sebagai berikut ini:(1) kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, (2) konflik antarkelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, dan (3) upayamencarai cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik. (4) Kegagalanimplementasi kebijakan di tataran lapangan. (5) Ketidakmampuan kelompokkelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untukmenggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan. (6)35

Mobilisasi kelompok kepentingan. (7) Tingginya biaya dan politisasi regulasi(Junaedi, 2015:10).Pendapat diatas menyatakan bahwa kolaborasi dikakukan karena kompleksitasadanya saling ketergantungan dari tiap institusi. Kolaborasi juga dianggap munuculakibat beragamnya kepentingan antar tiap kelompok sehingga memunculkan adanyasuatu kolaborasi. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasikelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi dianggap menjadi solusi untukburuknya suatu implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembagasaja, karena keterbatasan lembaga tersebut. Selain ini kolaborasi juga dianggap sebagaisolusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan.2.1.4 Dimensi-Dimensi dalam Collaborattive GovernanceKolaborasi yang efektif diupayakan untuk pencapaian sasaran klien,meningkatkan hubungan-hubungan antar organisasi dan pengembangan organisasi.O’Leary, Gazley, McGuire and Bingham dalam Junadi (2015:14) menyebutkanmengenai tiga dimensi yang berbeda ini merefleksikan jenis-jenis sasaran organisasiyang tidak sama yang dicari dari kolaborasi antar organisasi sebagai berikut ini:.“Dimensi pertama, pencapaian sasaran klien menunjuk pada tujuan utama darisebagian usaha sektor publik untuk meningkatkan kolaborasi, yaitumendapatkan sumber daya yang akan meningkatkan pelayanan. Kedua,hubungan antar organisasi ditingkatkan untuk menangkap kedua hal yaknimanfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi. Jika organisasi dalamkegiatan kolaboratif sama baiknya, hal ini dapat meningkatkan modal socialpada masyarakat yang dilayani. Hubungan yang lebih baik antara organisasibekerja untuk meningkatkan kesempatan memecahkan masalah dan membukajalan bagi hubungan masa depan yang lebih baik. Dimensi ketiga,pengembangan organisasi sebagian besar langsung menguntungkan organisasi.Jika kolaborasi meningkatkan pengembangan organisasi, hal ini dapatmeningkatkan kapasitasnya untuk bersaing secara efektif atas kontrak masa36

depan dan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai misi dantujuan.”Dalam konteks pengelolaan organisasi publik seperti pemerintahan Desaataupun BUMDesa, dimensi-dimensi kolaborasi ini perlu dijadikan acuan dalampelaksanaan praktik kolaborasi. Dengan adanya pelaksanaan kolaborasi, maka adaupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari suatu Desa dan BUMDesa karenaadanya pengembangan dalam aspek sarana dan prasarana serta sumberdaya manusiadari intitusi-intitusi tersebut. Kolaborasi dalam pengelolaan BUMDesa pun jugadilakukan dalam upaya menjaga hubungan antar organisasi atau institusi. Karenamemang dalam praktiknya kolaborasi membutuhkan lebih dari satu organisasi atauinstitusi yang terlibat. Hubungan antar organisasi dalam kolaborasi dapat pulamemcahkan masalah pengembangan BUMDesa yang dimungkinkan tidak mampudiselesaikan oleh satu organisasi atau instansi semata, akan tetapi dimungkinkan dapatterselesaiakan oleh peran institusi atau organisasi lain. Pelaksanaan kolaborasi ini punakan saling menguntungakan tiap organisasi atau institusi yang terlibat dalampengembangan BUMDesa. Hal ini lantaran tiap intitusi atau organisasi salingmengembangkan kapasitasnya dalam daya tarik unit-unit kerja dalam BUMDe sadanmampu mecapai tujuannya dalam pengembangan BUMDesa tersebut.2.1.5 Proses KolaborasiProses dari suatu kolaborasi dilkaukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapanmodel kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspekpengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan37

karena karakterr-karakter dari tiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya.Ansell dan Grash (2007:558 - 561) sebagai berikut:a) Face to face dialogeSemua bentuk collaborative governance dibangun dari dialog tatap mukasecara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana collaborativegovernance yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat pentingdalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialogsecara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negoisasi yangala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dandisrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapatbekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama.b) Trust buildingBuruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrahdi awal proses kolaborasi. Kolaborasi memnag bukan semata tentang negoisasiantar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk salingmembangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaanperlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan.Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antarinstitusi. Oleh karenanya, dalam membangunan kepercayaan ini, diperlukanpemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.c) Commitment to process38

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi.Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalamcollaborative governance. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholderdiperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmenmemang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakantanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukansebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.d) Share UnderstandingPada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harussaling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder)capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapatdigambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obketivitas umum, visibersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapatberimplikasi terhadat kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikansuatu masalah.e) Intermediate outcomesHasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output ataukeluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan ingdemikeberhasilan suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini muncul apabila tujuanyang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secararelative konkrit dan ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapatdimungkinkan terjadi.39

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)2.2.1 Definisi BUMDesaBadan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan sebuha lembaga usaha Desayang dikelola oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam upaya memperkuatperekonomian desa. Pembentukan BUMDesa harus didasari atas kebutuhan danpotensi Desa. Berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang PemerintahDaerah, BUMDesa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan AsliDesa (PADesa). BUMDesa sebagai lembaga ekonomi yang berada di tingkat Desaharus memiliki perbedaan diantara lembaga ekonomi lain yang berdiri. Hal inidimaksudkan supaya pengembangan BUMDesa dapat berkontribusi secara positifkepada masyarakat Desa itu sendiri.Pusaat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Universitas Brawijaya(PKDSPUB) menyatakan bahwa dalam pendirian BUMDesa harus memenuhi 7 ciriciri utama dalam proses pendiriannya (2007:4). Berikut ini merupakan 7 ciri-ciritersebut:a. Badan Usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersamab. Modal usaha berasal dari Desa sebesar (51%) dan dari masyarakat sebesar(49%) melalui penyertaan modal (saham)c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal(local wisdom)40

d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasipasare. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraananggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (villagepolicy)f. Difasilitasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten,dan pemerintah desag. Pelaksanaan operasionalisasi dilaksanakan secara bersama (Pemerintah desa,BPD, dan masyarakat).Berdsasarkan uraian di atas, pembentukan BUMDesa sangat perlumemperhatikan kepentingan Desa dan mayarakat sendiri. Pengelolaan BUMDesa inidiupayakan agar dapat membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya.Pembentukan BUMdesa ini juga diharapkan dapat lebih menitikberatkan pada aspekpotensi desa atau sesuai dengan local wisdom Desa tersebut. BUMDesa juga berupayasebagai pendorong utama kegiatan ekonomi dari masyarakat Desa. Akan tetapi, dalampraktiknya perlu ada control dari pemerinta pusat, pemerintah provinsi, maupunpemerintah kabupaten agar dalam pengelolaannya tidak terjadi penyelewengan.2.2.2 Tujuan BUMDesaBUMDesa berdiri atau dibentuk melalui musyawarah desa antara pemerintahDesa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga sekitar. Pembentukan ini41

diharapkan mampu membantu desa dalam mengelola potensi Desa dan meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Eko (2013:2)sebagai berikut ini:“BUMDesa dimaksudkan sebagai wadah usahaDesa, dengan spiritkemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan anatara pemerintah Desadan masyarakat, yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanankepada warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakatDesa. BUMDesa tentu juga bermaksud untuk meberikan sumbangan terhadappenanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.”Pendirian BUMDesa diharapkan mampu membangu pemerintah Desa dalammenanggulangi kemiskinan di Desa. BUMDesa juga diupayakan mampu membentukkemadirian Desa dan menciptakan kebersamaan antar elemen-elemen Desa untukbersama-sama memajukan Desa. Selain itu, PKDSPUB (2007:5) menguraiakan bahwabahwa pendirian BUMDesa memiliki 4 tujuan utama sebagai berikut ini:a. Meningkatkan perekonomian desab. Meningkatkan PADesac. Meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatd. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.Berdasarkan tujuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendirianBUMDesa dilakukan untuk pemenuhuan kebutuhan masyarakat Desa. BUMDesanantinya diharapkan mampu membantu usaha dan perekonomian masyarakat Desa.Melalui BUMDesa diharapkan dapat digali potensi-potensi lokal desa yang belumdiketahui dan mampu dikembangkan untuk pembangunan sosial dan ekonomi Desa.2.2.3 Prinsip Pengelolaan BUMDesa42

Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Prinsip-prinsippengelolaan BUMDesa penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikandengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD,Pemkab, dan masyarakat. Menurut Fajarwati (2014:69-70) terdapat 6 prinsip dalammengelola BUMDesa yaitu:1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampumelakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidupusahanya.2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus bersediasecara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapatmendorong kemajuan usaha BUMDesa.3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harusdiperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakatumum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudahdan terbuka.5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secarateknis maupun administratif.6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan olehmasyarakat dalam wadah BUMDesa.2.2.4 Unit Usaha yang Terdapat dalam BUMDesa43

Unit usaha yang berada di dalam struktur organisasi BUMDesa secara umumdapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu (Fajarwati, 2014:60):1. Unit Jasa Keuangan.Unit ini dapat memberikan fasilitas dalam menjalankan usaha simpanapinjam.2. Unit usaha sektor riil/ekonomi.Unit usaha ini dapat menjalankan usaha yang secara praktis langsungberhubungan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. misalnya usahapertokoan, fotocopy, sablon, home industry, perkebunan, pertanian, danperikananan.Keberadaan Unit usaha dalam BUMDesa ini secara langsung dipimpin olehdirektur BUMDesa yang membawahi tiap-tiap penanggung jawab unit usaha. DirekturBUMDesa memiliki kewajiban dalam memberikan masukan-masukan dalampengelolaan BUMDesa olhe tiap-tiap unit usaha. Direktur juga bertugas dalampengawasan kegiatan BUMDesa agar berjalan sesuai dengan didirikannya BUMDesa.Selain itu, dalam BUMDesa juga terdapat kepala atau penganggung jawab tiap unitDesa. Tugas dan fungsi dari bagian ini yakni sebagai pelaksana teknis dari tiap unitusaha dari BUMDesa. Disamping itu, juga harus mampu mengendalikan danmengorganisir pegawai atau staf yang ada di tiap unit usaha BUMDesa agar kinerjadari pegawai atau staf tersbut menjadi optimal.2.3 Modal Sosial dan Ekonomi44

2.3.1 Modal SosialModal sosial merupakan suatu konsep yang muncul sebagai jawaban atasbanyaknya kegagalan dalam pembangunan yang selalu terfokus pada masalah ekonomi(Saefulrahman, 2015). Pendekatan ekonomi yang digunakan ternyata membawa padaperubahan paradigma di masyarakat terkait pembangunan itu sendiri. Pem ba ngunanmenjadi dipahami dengan banyaknya bantuan dari pemerintah. Hal ini menjadikanmasyarakat mengalami ketergantungan yang sangat besar. Pada akhirnya banyak diantara mereka melupakan kekuatan yang dimiliki oleh dirinya, masyarakat, danlingkungan sekitarnya. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok danpola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok, denganruang perhatian pada kepercayaan, jaringan, norma dan nilai yang lahir dari anggotakelompok dan menjadi norma kelompok (Field, 2010:10)Modal sosial adalah cara disusunya masyarakat yang ditandai jaringan jaringan,norma-norma, dan kepercayaan sosial yang mempermudah koordinasi dan kerjasamademi mencapai suatu tujuan tertentu. Fukuyama (2002: 37) berpendapat bahwa socialcapital adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum didalam sebuahmasyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompoksosial yang paling kecil dan paling mendasar, demikian juga kelompok-kelompokmasyarakat yang paling besar, negara, dan dalam seluruh kelompok lain yang ada diantaranya. Selain itu, Hasbullah (2006:6) menjabarkan modal sosial sebagai “sesuatuyang merujuk pada dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan45

norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalammasyarakat”Putnam dalam Field (2010:44) menjelaskan bahwa modal sosial memberikontribusi pada aksi kolektif dengan menambah kerugian-kerugian potensial bagi parapenyimpang, membantu perkembangan norma-norma yang baik untuk resiprositas,memfasilitasi arus informasi mengenai reputasi-reputasi para pelaku, perwujudankeberhasilanusaha-usaha kerja sama pada masa lalu dan bertindak sebagai teladan bagikerja sama di masa depan. Modal sosial merupakan sumber daya yang dipandangsebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Sumber daya yang digunakanuntuk investasi, disebut dengan modal. Modal sosial cukup luas dan kompleks. Modalsosial disini tidak diartikan dengan materi, tetapi merupakan modal sosial yang terdapatpada seseorang. Misalnya pada kelompok institusi keluarga, organisasi, dan semua halyang dapat mengarah pada kerjasama. Hal ini karena ide pokok dari modal sosialjejaring sosial yang memiliki nilai dan kontak-kontak sosial yang mempengaruhiproduktivitas dari individu-individu dan kelompok-kelompok (Field, 2010:46).2.3.2 Modal EkonomiModal ekonomi adalah sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dansarana finansial. Modal ekonomi ini merupakan jenis modal yang mudahdikonversikan ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya. Modal ekonomi ini mencakupalat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda), dan46

uang. Semua jenis modal ini mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskandari generasi ke generasi selanjutnya (Halim, 2014:109). Lebih lanjut terkait modalekonomi dapat dikategorikan lebih jelas bahwa modal ekonomi yang nampak adalahuang. Modal uang digunakan untuk membiayai kampanye. Masing-masingpartai/politisi berusaha untuk meyakinkan publik bahwa partai/politisi tersebut adalahpartai/politisi yang lebih peduli, empati, memahami benar persoalan bangsa danmemperjuangkan aspirasi rakyat. Salurannya adalah melalui media promosi, sepertiTV, lobi ke ormas, koran, radio, baliho, spanduk, sewa konsultan politik danpengumpulan massa, semuanya itu membutuhkan dana yang besar (Firmanzah,2010:47).Sebenarnya modal ekonomi ini adalah tradisi Marxian. Bentuk-bentuk modaldidefinisikan dengan merujuk pada penguasaan ekonomi. Konsepsi Marxian tentangmodal dianggap terlalu menyempitkan pandangan atas gerak sosial yang terjadi dalammasyarakat. Namun Bourdieu tetap menganggap penting modal ekonomi, yang diantaranya adalah alat-alat produksi (mesin, tanah, tenaga kerja), materi (pendapatan,benda-benda), dan uang. Modal ekonomi merupakan modal yang secara langsung bisaditukar, dipatenkan sebagai hak milik individu. Modal ekonomi merupakan jenis modalyang relatif paling independen dan dan fleksibel karena modal ekonomi secara mudahbisa digunakan atau ditransformasi ke dalam ranah ranah lain serta fleksibel untukdiberikan atau diwariskan pada orang lain.2.4 Pembangunan Desa47

2.4.1 DesaDesa merupakan sebuah wilayah pemerintahan terkecil dalam lingkuppemerintah daerah yang mana telah miliki otonomi dalam mengatur dan mengurusiwarganya. Desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dan menjadi fondasi dalampembangunan Desa. Pembentukan suatu Desa perlu memperhatikan asal usul Desa dankondisi dari masyarakat setempat di Desa tersebut. Undang-undang terbaru mengenaiDesa yakni Undang-Undang(UU) No 6 tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desasebagai berikut ini:“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormatidalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”Berdasarkan definisi di atas, UU tentang Desa berupaya untuk memperkuatposisi Desa dalam aspek otonomi dan memnunjang kearifan lokal serta partisipasimasyarakat sekitar Desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan Desa. Di sampingdefinisi dari UU tersebut, Wanuswamatie (2012:14) mendefinisikan Desa sebagai“persekutuan hukum pribumi terkecil dengan kekuasaan sendiri, daerah sendiri, dankekayaan sendiri”. Pandangan ini berasal dari sudut pandang yang menekankan padaaspek peraturan atau legalitas yang berlaku dalam masyarakat Desa. Desa secara politikmemiliki wewenang dalam pembuatan aturan yang dipergunakan untuk kehidupanmasyarakat Desa.48

Aturan-aturan yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur dan menjalankankewenangan Pemerintah Desa telah mengalami perubahan. Keberadaan Desa searalegal tela

29 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Collaborative Governance 2.1.1 Definis Governance Sebelum membahas lebih dalam lagi terkait collaborative governance, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai governance.Pengertian governance dirasa perlu jelaskan karena istilah gover