Transcription

BADAN PUSAT STATISTIKPencegahanPerkawinan AnakPercepatan yang Tidak Bisa DitundaP U S K A PACenter on Child Protection & WellBeing

iPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaP U S K A PACenter on Child Protection & WellBeingUcapanTerima KasihUNICEF Indonesia/2017/Kate WatsonRemaja dari MTS Model Kota Sorong, berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kecakapan Hidup.Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),UNICEF, dan Pusat Kajian dan AdvokasiPerlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untukmenerbitkan laporan “Pencegahan PerkawinanAnak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda”ini. Kami ingin berterima kasih kepada Gantjang Amanullah, tim Kesejahteraan RakyatBPS, UNICEF dan PUSKAPA.Kami juga menyampaikan terima kasih kepadasemua penulis dan editor, juga Wenny Wandasari, Bram Maurits, Siti Ainun Nisa F, JayaWina Santiya dan Qodri Azizi Akbar yang ikutmembantu penulisan tinjauan literatur yangsebagiannya digunakan dalam laporan ini.Selain itu, kami berterima kasih kepada WoroSrihastuti Sulistyaningrum (Bappenas) atasmasukan yang diberikan untuk laporan ini.

iiPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaTim PenyusunEditorPenulisPengolahDataSampul1.Nur Sahrizal - BPS8.Tanti Kosmiyati Kostaman - UNICEF2.Piping Setyo Handayani - BPS9.Santi Kusumaningrum - PUSKAPA3.Amiek Chamami -BPS10. Putri K. Amanda - PUSKAPA4.Idha Sahara - BPS11. Nadira Irdiana - PUSKAPA5.Bheta Andika Arsyad - UNICEF12. Widi Laras Sari - PUSKAPA6.Emilie Minnick - UNICEF13. Ilana Seff - PUSKAPA7.Derry Fahrizal Ulum - UNICEF1.Gaib Hakiki - BPS7.Dwi Prastiwi - BPS2.Asnita Ulfah - BPS8.Tanti Kosmiyati Kostaman - UNICEF3.Maarif Ibnu Khoer - BPS9.Nadira Irdiana - PUSKAPA4.Sugeng Supriyanto - BPS10. Putri K. Amanda - PUSKAPA5.Muhammad Basorudin - BPS11. Santi Kusumaningrum - PUSKAPA6.Widya Larasati - BPS1.Dhani Arief Hartanto - BPS2.Sumardiyanto - BPS3.Hasti Amanda Ilmi Putri - BPS"Ilustrasi Pernikahan Anak" oleh Rizka Raisa Fatimah Ramli,pemenang kontes Komik Pahlawan Super Sekolah UNICEFiiiPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaKataSambutanPada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anakperempuan berusia 20-24 tahun menikahsebelum usia 18 tahun, lazim disebutperkawinan anak. Seharusnya usia anakmerupakan masa bagi perkembangan fisik,emosional dan sosial sebelum memasuki masadewasa. Praktik perkawinan anak berkaitandengan fakta bahwa perkawinan anakmelanggar hak asasi anak, membatasi pilihanserta peluang mereka. Setiap anak berhak ataskelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangserta berhak atas perlindungan dari kekerasandan diskriminasi sebagaimana diamanatkandalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.Publikasi Pencegahan Perkawinan Anakmenyajikan informasi mengenai prevalensiperkawinan anak dan dampaknya terhadapanak-anak perempuan dan laki-laki diIndonesia. Sumber data utama yang digunakanadalah hasil survei yang dilaksanakan olehBadan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei SosialEkonomi Nasional (Susenas) 2008-2018 danProyeksi Survei Penduduk Antar Sensus(SUPAS) 2015.Publikasi ini merupakan hasil kerja samaantara United Nations Children’s Fund(UNICEF), BPS dan Bappenas, dengan dukungan teknis dari Pusat Kajian dan AdvokasiPerlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Data yang disajikan adalah perkawinan anak dan keterkaitannya dengan berbagai aspek, seperti pendidikan, tingkat kesejahteraan, perlindungansosial, fertilitas dan kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pembahasan di dalam publikasi inidilakukan dengan cara analisis deskriptif.Laporan ini juga memberikan informasi mengenai daerah yang bisa menjadi prioritasintervensi untuk mengatasi pernikahan anak diIndonesia. Bab Diskusi dalam laporan inidilakukan berdasarkan analisis deskriptif dantinjauan literatur.Publikasi ini diharapkan dapat digunakansebagai dasar kebijakan yang tepat untukmenangani masalah perkawinan anak dan penetapan program yang efektif. Diharapkan jugadapat memberikan kontribusi positif untukkonsistensi data.Jakarta, 24 Januari 2020Deputi Bidang Statistik SosialMargo Yuwono

ivPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundavPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaKata PengantarPerkawinan anak merupakan salah satu bentuktindak kekerasan terhadap anak. Anak yangdipaksa menikah atau karena kondisi tertentuharus menikah di bawah usia 18 tahun akanmemiliki kerentanan yang lebih besar baiksecara akses pendidikan, kualitas kesehatan,potensi mengalami tindak kekerasan, sertahidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinananak tidak hanya akan dialami oleh anak yangdinikahkan, namun juga akan berdampak padaanak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.Kesadaran banyak pihak tentang bahayaperkawinan anak telah mulai terlihat, yangtercermin dari banyaknya praktik baik danupaya pencegahan perkawinan anak yangdiinisiasi oleh berbagai stakeholder. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennyamelalui penetapan target penurunan perkawinan anak secara nasional dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2020-2024 dari 11,2 persen di tahun2018 menjadi 8,74 di tahun 2024.Tentu saja hal ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dengan para mitra pembangunan dan juga lembaga non pemerintahlainnya. Kerja bersama harus dilakukan mulaidari penyusunan strategi berdasarkan datayang akurat dalam menurunkan angkaperkawinan anak hingga implementasinya.Publikasi ini merupakan salah satu wujudupaya kolaborasi antara United Nations Children's Fund (UNICEF), Badan Pusat Statistik,Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas), serta didukung secara teknis olehPusat Kajian dan Advokasi Perlindungan danKualitas Hidup Anak Universitas Indonesia(PUSKAPA). Data-data yang disajikan dalamlaporan ini memberikan gambaran yang lebihluas mengenai faktor-faktor yang terkaitdengan perkawinan anak.Dengan demikian, laporan ini diharapkandapat menjadi sebuah rujukan atau dasardalam penyusunan kebijakan berbasis buktidan merumuskan strategi dalam pencegahanperkawinan anak di Indonesia.Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kamisampaikan kepada UNICEF, BPS, danPUSKAPA atas kerja sama dan kerja kerasnyadalammewujudkanpublikasilaporanperkawinan anak ini. Semoga laporan dan datayang komprehensif ini dapat memberikankontribusi positif bagi pemenuhan hak anak diIndonesia,khususnyapadaaspekperlindungan anak dari perkawinan di bawahusia 18 tahun.Jakarta, 20 Januari 2020Deputi Bidang Pembangunan Manusia,Masyarakat, dan KebudayaanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BappenasUNICEF Indonesia/2015/Joshua EsteySeorang ibu, bersama anak perempuannya yang berusia 3 tahun,menyusuri jalan di desa Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.Subandi Sardjoko

viPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaviiPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaDaftar IsiiUcapan Terima KasihiiTim PenyusuniiiKata SambutanivKata PengantarviDaftar IsiviiiDaftar IstilahxRingkasan Eksekutif01Bab 1: Pengantar03Bab 2: Data dan Metodologi06Bab 3: Tren PerkawinanAnak Terkini12Bab 4: Perkawinan Anakdan Pendidikan19Bab 5: Perkawinan Anakdan Kesejahteraan24Bab 6: Perkawinan Anakdan Perlindungan Sosial28Bab 7: Perkawinan Anakdan Kesehatan33Bab 8: Perkawinan Anakdan Ketenagakerjaan42Bab 9: Diskusi49Bab 10: Rekomendasi56Daftar Pustaka60Lampiran TabelUNICEF Indonesia/2018/@raditskiPara siswi sekolah di Mamuju.

viiiPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaDaftar IstilahARIAliansi Remaja IndependenAIPJAustralia Indonesia Partnership for JusticeASIAir Susu IbuBAPPENASBadan Perencanaan Pembangunan NasionalBBLRBerat Badan Lahir RendahBPJSBadan Penyelenggara Jaminan SosialBPNTBantuan Pangan Non TunaiBPSBadan Pusat StatistikCLIOColumbia Libraries CatalogDPRDewan Perwakilan RakyatEPREmployment to Population RatioFaskesFasilitas KesehatanHKSRHak Kesehatan Seksual dan ReproduksiIMDInisiasi Menyusui DiniISSNInternational Standard Serial NumberISBNJKNKDRTKHAKPADNakesPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaNIKNomor Induk KependudukanPATBMPerlindungan Anak Terpadu Berbasis MasyarakatPBBPersatuan Bangsa-BangsaPBIPenerima Bantuan IuranPDBProduk Domestik BrutoPIK KRRPusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi RemajaPKPRProgram Kesehatan Peduli RemajaRaskinBeras untuk Rumah Tangga MiskinRastraBeras SejahteraRKUHPRancangan Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRPJMNRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalSDSekolah DasarSDMSumber Daya ManusiaSDGsSustainable Development GoalsSMASekolah Menengah AtasSMPSekolah Menengah PertamaSUPASSurvei Penduduk Antar SensusSusenasSurvei Sosial Ekonomi NasionalTPBTujuan Pembangunan BerkelanjutanUUUndang-UndangUNFPAUnited Nations Population FundUNICEFUnited Nations Children's FundWHOWorld Health OrganizationInternational Standard Book NumberJaminan Kesehatan NasionalKekerasan Dalam Rumah TanggaKonvensi Hak AnakKelompok Perlindungan Anak DesaTenaga Kesehatanix

xPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaRingkasanEksekutifLaporan ini bertujuan untuk kusikan faktor-faktor risikonya, danmemberikan rekomendasi kebijakan danprogram dari dan untuk para pemangkukepentingan yang sesuai serta efektif untukmembangun faktor-faktor pelindung untukmencegah perkawinan anak.Laporan ini dibuat sebagai lanjutan darilaporan-laporan sebelumnya yang diterbitkanBPS dan UNICEF untuk menganalisis dataperkawinan anak di Indonesia. Edisi 2020 inidibuat untuk memperbaharui informasimengenai data perkawinan anak danfaktor-faktor atau karakteristik sosial ekonomiyang berhu- bungan dengan isu tersebutseperti pendidikan, kesehatan, perlindungansosial dan pekerjaan.Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anakdengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 20151Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuanmenikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahundi tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolutperkawinan anak tertinggi di dunia. 1Analisisdata perkawinan anak melihat perempuanumur 20-24 tahun yang menikah sebelummereka berusia 15 dan 18 tahun dan jugaperkawinan anak laki-laki. Data untuk anaklaki-laki belum dapat menunjukkan trenkarena data yang tersedia hanya empat tahundari tahun 2015 sampai 2018. Hal ini sesuaidengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berbeda dengan laporansebelumnya yang memakai indikator perempuan sudah menikah yang berusia 20-24tahun.xiPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaDalam sepuluh (10) tahun terakhir, hanya adapenurunan kecil untuk perkawinan anak diIndonesia yaitu 3,5 poin persen. Pada Oktober2019, Pemerintah Indonesia mensahkanUndang-Undang nomor 16 tahun 2019 yangmerupakan perubahan atas UU nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan. Di tahun 2018,11,21 persen perempuan 20-24 tahunmenikah sebelum mereka berumur 18 tahun.Pada 20 provinsi prevalensi perkawinan anakmasih ada di atas rata-rata nasional. Provinsidengan prevalensi perkawinan anak tertinggiadalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah danSulawesi Tenggara. Ada lebih dari 1 juta anakperempuan yang menikah pada usia anak.Menurut angka absolut kejadian perkawinanusia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur danJawa Tengah adalah 3 provinsi yang palingtinggi. Dalam 10 tahun, prevalensi perkawinananak di daerah perdesaan menurun sebanyak5,76 poin persen, sementara prevalensi didaerah perkotaan hanya menurun kurang dari1 poin persen.Perkawinananakberhubungandenganberbagai faktor yang dapat bersifat strukturalmaupun yang berasal dari komunitas,keluarga, maupun kapasitas individual.Temuan dari Susenas dan studi literaturmemperlihatkan bahwa anak yang lebih rentanterhadap perkawinan anak adalah anakperempuan, anak yang tinggal di keluargamiskin, di perdesaan, dan memiliki pendidikanrendah. Pekerja perempuan usia 18 tahun kebawah lebih mungkin untuk bekerja di sektorinformal dan karenanya menjadi lebih rentanapabila dibandingkan dengan perempuandalam kelompok umur yang sama yangmenikah setelah 18 tahun dan bekerja.Laporan ini memperlihatkan kemiskinan bukansatu-satunya faktor pendorong terjadinyaperkawinan anak. Apabila an anak terjadi di provinsi-provinsidengan penduduk miskin yang tinggi maupuncukup rendah.UNICEF Indonesia/2015/Nick BakerSeorang siswi di Jawa Barat menggambar ilustrasi yang berkaitan dengan perkawinan anak.

xiiPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaPerkawinan anak juga berhubungan dengankesehatan. Persentase perempuan usia 20-24tahun yang menikah pada usia 18 tahun keatas yang melakukan inisiasi menyusui dinimencapai 28,76 persen, jauh berbeda denganmereka yang menikah sebelum usia 18 tahunyaitu hanya sebesar 18,83 persen. Selain itu,persentasi perempuan umur 20-24 tahun yangmenikah pada usia 18 tahun ke atas dan melahirkan di faskes/ nakes angkanya paling tinggiyaitu mencapai 34,13 persen, berbeda 12 poinpersen dengan yang menikah sebelum usia 18tahun yaitu hanya 22,13 persen.1) penguatan hukum dan kebijakan yangmelindungi anak perempuan dari perkawinananak termasuk yang lebih lanjut memastikanbahwa kebijakan baik yang sudah ada tidakjustru menyembunyikan fenomena perkawinananak seperti peningkatan usia minimumperkawinan,Pemerintah telah merespon dengan beberapaterobosan kebijakan. Di antaranya perubahanusia minimum menikah untuk perempuan,perkawinan anak sebagai prioritas di dalamRPJMN, dan kampanye nasional. Selain itu,lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah jugamengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye nasional stop perkawinananak, Kota Layak Anak, Perlindungan AnakTerpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) danpendidikan kesehatan reproduksi dan seksual.Berbagai upaya kebijakan dan program di atasbelum cukup untuk mencegah dan mengatasiperkawinan anak serta dampak-dampaknegatifnya. Diperlukan upaya yang lebih cepat,besar, dan terpadu untuk menjawab persoalanini.3) mengatasi kemiskinan yang menjadi salahsatu faktor yang mendorong terjadinyaperkawinananak dengan memadukanpendekatan perlindungan anak, penguatankapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam programbantuan dan perlindungan sosial,Laporan ini memberikan lima (5) rekomendasiuntuk memastikan penurunan prevalensiperkawinan anak tidak terhenti dan dapatdipercepat:UNICEF Indonesia/2015/Nick BakerGambar pengantin perempuan dan laki-laki.xiiiPencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda2) memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk mencegah danmenangani perkawinan anak bagi semua anakterutama bagi kelompok anak yang lebihrentan dibanding anak lainnya,4) perubahan pola pikir mengenai dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender danpartisipasi kaum muda,5) mendukung riset lebih lanjut yang berfokuskepada intervensi yang sudah dilakukan untukanak perempuan yang menikah, KDRT yangterjadi setelah perkawinan anak, perkawinananak di daerah perkotaan dan perkawinananak laki-laki.

01Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda1Secara global, praktik perkawinan anak terusmenurun di berbagai negara di dunia. UNICEFpada tahun 2018 memperkirakan sekitar 21persen perempuan muda (usia 20 hingga 24tahun) melangsungkan perkawinan pada usiaanak 2. Angka ini mengalami penurunandibandingkan sepuluh tahun yang lalu yangangkanya mencapai 25 persen. Penguranganini juga menandai percepatan tren yang terjadidi banyak negara. Selama dekade terakhir,diperkirakan sebanyak 25 juta perkawinananak telah dapat dicegah melalui berbagaiupaya yang efektif. Walaupun demikian, masihada sekitar 650 juta perempuan dan anakperempuan yang hidup hari ini melangsungkanperkawinan sebelum ulang tahun ke-18mereka. Jumlah yang terbanyak terdapat dinegara-negara Asia Selatan diikuti Sub-SaharaAfrika.Kekhawatiran masyarakat dunia mengenaipraktik perkawinan anak berkaitan denganfakta bahwa perkawinan anak melanggar hakasasi anak, membatasi pilihan dan peluangmereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan 3.UNICEF. 2018. Child Marriage: Latest trends and future prospects.UNICEF & UNFPA. 2017. Ending Child Marriage in Bangladesh.4Plan International. 2012. Because I am a Girl: The state of the world’sgirls 2012: Learning for life.23Tujuan TPB yang akan terdampak adalah:tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan,hidup sehat dan sejahtera, pendidikanberkualitas, kesetaraan gender, pekerjaanlayak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, serta perdamaian, keadilan,dan kelembagaan yang tangguh 6.PengantarPerkawinan usia anak mengakhiri masa remajaanak perempuan, yang seharusnya menjadimasa bagi perkembangan fisik, emosional dansosial sebelum memasuki masa dewasa 4.Dengan berbagai dampak buruk yang telahteridentifikasi, menghilangkan praktik perkawinan anak masuk ke dalam target TujuanPembangunan Berkelanjutan “TPB” (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun2030. Aspek mengenai perkawinan anaktercantum dalam target 5.3 TPB, yaitu “menghapuskan semua praktik berbahaya, sepertiperkawinan usia anak, perkawinan dini danpaksa, serta sunat perempuan”. Secara spesifik, TPB mencantumkan indikator 5.3.1* dalambentuk proporsi perempuan umur 20-24 tahunyang berstatus kawin atau berstatus hidupbersama sebelum umur 15 tahun dan sebelumumur 18 tahun. Indikator ini sebagai salah satudasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari praktik perkawinan sertamenekan laju pertumbuhan penduduk 5.Sebab, jika prevalensi perkawinan anak tetaptinggi, maka beberapa tujuan dalam TPB yanglain akan sulit untuk dicapai.5Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan PerencanaanPembangunan Nasional (BAPPENAS). 2017. Metadata Indikator TujuanPembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial.02Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaDi Indonesia, jaminan terhadap hak anaktercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak ataskelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan darikekerasan dan diskriminasi 7. Jaminan terhadap hak anak kemudian dipertegas kembalimelalui terbitnya UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak – yang kini telah diubah menjadiUU 35/2014 tentang Perlindungan Anak – yangmendefinisikan anak sebagai seseorang yangbelum berusia 18 tahun. Terkait denganperkawinan anak, UU 35/2014 secara eksplisitmenyebutkan kewajiban orang tua dalammencegah terjadinya perkawinan anak 8.Komitmen Pemerintah Indonesia untukmencegah perkawinan anak kemudian terwujud dengan terbitnya UU 16/2019 yang mengubah Pasal mengenai batas minimum usiaperkawinan anak dalam UU 1/1974 tentangPerkawinan. Dengan terbitnya UU 16/2019,batas minimum usia perkawinan perempuanmeningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun.pendekatan yang terbukti berhasil dalammencegah dan merespon praktik perkawinananak di Indonesia.Publikasi ini merupakan kelanjutan dari laporan “Perkawinan Usia Anak di Indonesia” tahun2013 dan 2015 yang diterbitkan oleh BPS danUNICEF. Laporan ini terbit dengan tujuanuntuk memberikan informasi mengenai trenperkawinan anak di Indonesia dengan menggunakan estimasi terkini, khususnya dariSurvei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)tahun 2018. Dengan menggunakan data-dataterbaru, diharapkan publikasi ini dapat memperkaya analisis mengenai tren perkawinananak serta kaitannya dengan faktor-faktoryang berhubungan dengan perkawinan anak,seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan,dan perlindungan sosial. Harapannya, analisisyang tercantum dalam laporan ini dapat menjadi landasan untuk pengambilan kebijakanmaupun strategi pencegahan perkawinan anakdi Indonesia.Berbagai kebijakan di tingkat global dan nasional menjadi pertanda baik bahwa parapemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Indonesia, memiliki komitmen dalammencegah praktik perkawinan anak. Kebijakantersebut perlu didukung dengan strategi yangmemadai dengan berkaca pada situasi terkinipraktik perkawinan anak, serta mengadopsiBPS. 2019. Paparan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS: PerkawinanUsia Anak di Indonesia. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional.7Pasal 28 B ayat (2).68Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,Pasal 26 ayat (1) huruf c

03Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda2Data yang digunakan dalam publikasi inibersumber dari data Survei Sosial EkonomiNasional (Susenas) Maret 2017, Susenas Maret2018, tren data Susenas Maret tahun2008-2018, dan proyeksi penduduk hasilSurvei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun2015 yang dilaksanakan oleh BPS. mlahabsolutdariperkawinan anak.Dalam menghitung perkawinan anak, publikasiini menggunakan sampel perempuan padakelompok usia 20-24 tahun yang tersebar diseluruhKabupaten/KotadiIndonesiaberdasarkan SUSENAS tahun 2008-2018.Sebagai pembanding, beberapa bagian dalampublikasi ini menyajikan data terkait anaklaki-laki pada kelompok usia 20-24 tahun,namun karena keterbatasan data, untukmenyajikan prevalensi perkawinan anaklaki-laki hanya berdasarkan data Susenas2015-2018, yang mungkin tidak cukuppanjang untuk menyimpulkan tren perubahan.9Penggunaan usia di bawah 18 tahun juga relevan dengan mengacu padadefinisi Anak dalam UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.Data-data dalam publikasi ini dianalisis secaradeskriptif yang dapat memberikan gambaranmengenai data yang dikumpulkan melaluiperhitungan matematika standar dalambentuk tabel, grafik, maupun diagram.Data& MetodologiPerkawinan anak dalam publikasi inididefinisikan sebagai “perkawinan yangdilakukan melalui hukum perdata, agama atauadat, dan dengan atau tanpa pencatatan ataupersetujuan resmi di mana salah satu ataukedua pasangan adalah anak di bawah usia 18tahun 9.” Penghitungan persentase perkawinanusia anak merupakan hasil bagi antaraperempuan umur 20-24 tahun yang usiaperkawinan pertamanya sebelum usia 18tahun atau 15 tahun dengan seluruhperempuan usia 20-24 tahun. Perlu diketahuibahwa penghitungan ini mengacu padametodepenghitungan/indikatorpada10metadata TPB , berbeda dengan publikasi“Perkawinan Usia Anak di Indonesia Tahun2013 dan 2015” di mana pembagi(denominator)yangdigunakanadalahperempuan usia 20-24 tahun yang pernahkawin. Sama halnya perempuan, nakan denominator seluruh laki-lakiusia 20-24 tahun.Metadata dibuat untuk dapat menyamakan pemahaman atas setiap indikatorsehingga semua pemangku kepentingan dapat menyusun perencanaan,pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang terarah. Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SustainableDevelopment Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial.04Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaKeterbatasan dari data Susenas yang tersediaadalah ia tidak bisa menghasilkan hubungansebab dan akibat dan hanya bisa menunjukkandua variabel yang saling berhubungan. Misalnya, dalam laporan ini, tidak bisa diketahuiapakah anak perempuan berhenti sekolahterlebih dahulu dan setelahnya menikah ataumenikah dulu dan setelahnya berhenti sekolah. Juga, meski secara tren tampak terjadipeningkatan atau penurunan, kedua hal tersebut perlu diuji dulu secara statistik untukdapat mengetahui apakah perbedaan yangdiobservasi signifikan secara statistik.Analisis data Susenas tidak dimaksudkanuntuk menyajikan informasi yang mendalammengenai perkawinan anak karena keterbatasan data yang dikumpulkan melalui Susenas. Susenas memuat pertanyaan tentangstatus perkawinan dan usia perkawinan pertama, tetapi tidak memuat pertanyaan tambahan tentang perkawinan atau isu-isu yang lebihdalam. Dari Susenas tidak tersedia informasiterkait legalitas perkawinan, apakah terdaftarsecara legal atau tidak, dan karakteristik pasangan jika tidak tinggal dalam 1 (satu) rumahtangga. Di samping itu, karena keterbatasandata Susenas 2018, maka pembahasan mengenai usia hamil pertama, fasilitas melahirkan, dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) hanyamenggunakan data hasil Susenas Maret 2017.Karakteristik anak yang dilahirkan yang disajikan dalam publikasi ini hanya mencakup anakyang dilahirkan pada 2 (dua) tahun terakhirsesuai dengan definisi di Susenas.1011BPS. 2019. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018.Jakarta: BPS.Walaupun demikian, dengan menggunakandata Susenas, dapat dilakukan analisiscross-sectional untuk melihat l sosial ekonomi sepertipendidikan, tingkat kesejahteraan, kesehatan,ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial,sehingga dapat disajikan gambaran yang lebihrinci tentang faktor-faktor yang berhubungandengan perkawinan anak. Namun patut dicatatbahwa variabel-variabel tersebut hanyamenggambarkan kondisi pada saat hwakondisitersebutmerupakan dampak dari perkawinan anak.Sampel Susenas tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga dapatdisajikan data dan analisis sampai levelkabupaten/kota. Namun, karena beberapapertimbangan antara lain kecukupan sampeldan kompleksnya isu perkawinan anak antardaerah, cakupan laporan ini dibatasi hanyapada level nasional. Angka menurut provinsidisajikan dalam tabel-tabel di lampiran.Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPSmenggunakan konsep kemampuan memenuhikebutuhan dasar (basic needs approach).Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandangsebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomiuntuk memenuhi kebutuhan dasar makanandan bukan makanan yang diukur dari sisiBerdasarkanpengeluaranpengeluaran 11.rumah tangga dapat pula dikelompokkantingkat kesejahteraannya. Pengelompokanyang biasa dilakukan adalah membagipengeluaran rumah tangga ke dalam limakelompok sama besar atau yang sering disebutkuintil pengeluaran. Kuintil menjadi acuankelompok rumah tangga di Indonesia yangdiukur berdasarkan pengeluaran perkapita.

05Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa DitundaProsedur pengelompokannya adalah kelompokpengeluaran rumah tangga total dengan nilai100 persen dibagi dalam lima kuintil, dengankata lain kuintil 1 merupakan 20 persen rumahtangga dengan pengeluaran terendah, terusmeningkat hingga kuintil 5 yang merupakan 20persen rumah tangga dengan pengeluaranperkapita tertinggi.Laporan ini juga dilakukan melalui telaahliteratur yang menelusuri publikasi yangditerbitkan dalam jurnal ilmiah dan laporanpenelitian yang diterbitkan terbatas maupunber-ISSN atau ISBN. Penelusuran dilakukansecara semi-sistematis dengan melakukanpencarian di dua pangkalan data publikasi,terdiri dari: CLIO - Columbia University danGoogle Scholar. Dari sekitar 1.900 artikelyang didapat, banyak artikel tidak dimasukkanke dalam tinjauan ini karena mengulasperkawinan anak yang terjadi di Afrika, Eropa,Asia Selatan dan Amerika Selatan. Seleksiterhadap artikel yang didapat dari pencariandilakukan melalui tinjauan terhadap judul, laluterhadap abstrak, dan akhirnya terhadapkeseluruhan artikel.Selain itu, penelusuran secara sengaja(purposive) dilakukan untuk mencari publikasidari lembaga-lembaga non-pemerintah yangmemiliki reputasi bekerja di isu perkawinananak, seperti Aliansi Remaja Independen,Rumah Kita Bersama, Plan International,Rutgers WPF Indonesia dan tersebutdilakukanberdasarkan intervensi pencegahan danpenanganan perkawinan anak yang sudahdilakukan lembaga paling tidak 2 tahun, jugaprogram yang menyasar langsung ke anak atauremaja perempuan.Kata kunci yang digunakan dalam kedua pencarianadalah:“Perkawinan/PernikahanAnak”, “Perkawinan/Pernikahan Dini”, “ChildMarriage”, “Perkawinan/Pernikahan esia”, “Child Marriage Indonesia”,“Pencegahan Perkawinan Anak”, “Child Marriage Prevention”, “Dispensasi Perkawinan”dan “Child Marriage Dispensation". Untuklaporan lembaga non-pemerintah, tinjauanjuga dilakukan untuk melihat intervensi yangsudah dilakukan untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Indonesia. Hasilpenelusuran menemukan total 33 publikasi,yang diantaranya 26 berbahasa Inggris dan 7berbahasa Indonesia. Semua publikasi dibacaoleh enam peneliti yang kemudian melakukankategorisasi tematik atas temuan dalam publikasi tersebut. Hasil kategorisasi kemudiandianalisis dengan menimbang analisis Susenasyang sudah ada, ditriangulasi oleh peneliti laludituliskan dalam bab diskusi laporan ini.06Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda3TrenPerkawinanAnak TerkiniBab ini membahas tren perkawinan anak diIndonesia, yang kemudian dijelaskan lebihlanjut berdasarkan berbagai jenis disagregasi.Disagregasi yang dimaksud antara lain trenperkawinan anak berdasarkan usia perkawinanpertama, berdasarkan wilayah tempat tinggal(perdesaan atau perkotaan), jenis kelamin, danjuga berdasarkan provinsi.Di Indonesia, terdapat lebih dari satu jutaperempuan usia 20 – 24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurangdari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkanperempuanusia20-24tahunyangmelangsungkan perkawinan pertama sebelumberusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribuperempuan 12.Tren perkawinan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinanpertama sebelum usia 18 tahun maupun 15tahun, menunjukkan penurunan pada periodetahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun2008, prevalensi perkawinan anak adalahsebesar 14,67 persen, namun pada satudekade kemudian (tahun 2018) hanyamenurun sebesar 3,5 poin persen menjadi11,21 persen. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20 – 24 tahun melangsungkanperkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.Di sisi lain, prevalensi perempuan usia 20-24tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 15 tahun mengalamipenurunan sekitar satu poin perse

pemenang kontes Komik Pahlawan Super Sekolah UNICEF Sampul Jakarta, 24 Januari 2020 Deputi Bidang Statistik Sosial Margo Yuwono. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan atau dasar dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti