Transcription

BAB IITINJAUAN PUSTAKAA.Penelitian TerdahuluTabel 2.1Penelitian (2)(3)(4)(5)(6)MenelitiAnggaranPendapatandan BelanjaDesa(APBDes)Tidak ayasari(2015)Tinjauan AtasKinerjaPengelolaanAnggaranPendapatandan BelanjaDesa(APBDes)Menyatakanbahwa kinerjapengelolaanAnggaranPendapatandan BelanjaDesa berjalanbaik danpenyusunannyasesuaiperaturanmenteri dalamnegeriGadisPengaruhMenyatakanNurhassanah dapatananggaran dandan Belanjabelanja daerahDaerahkota bandungTerhadapmasihKinerjamenunjukkanPembangunan rata-rata yangKotabelum stabilBandung15MenelitiBerbeda pendapatandan belanjaterhadappembangunan

16B.Tinjauan Teoritis1.Anggaran Sektor Publik1.1. Pengertian Anggaran Sektor PublikAnggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutamaorganisasi pemerintah. Terdapat beberapa definisi anggran, yaitu sebagai berikut:Menurut National Committee on Goverenmental Accounting (NCGA), saat iniGovernmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran sebagaiberikut:Rencana keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan,dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktutertentu (Sony Sumarsono, 2010:278).Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:61), anggaran merupakan pernyataanmengenai estmasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentuyang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran publik berisi rencana kegiatanyang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanjadalam satuan moneter. Jadi anggaran publik merupakan suatu rencana finansialyang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak serta bagaimana caranya memperoleh uang untukmendanai rencana tersebut (pendapatan).Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalambentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalambentuk yang sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang

17menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasimengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi anggaranadalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan danpengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai padaperiode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentukpengendalian dan penilaian kinerja.Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkatkebutuhan masyarakat agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraanmasyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melaluianggaran yang mereka buat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintahmewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyatdan anggaran menunjukan rencana pemerintah untuk membelanjakan uangtersebut. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negara danmerupakan arahan dimasa yang akan datang.Anggaran dalam sektor publik merupakan peran strategis dalam pengelolaankekayaan sebuah oraganisasi publik. Organisasi publik tentunya berkeinginanmemberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginantersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki, disinilah fungsidan peran penting anggaran. Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi(2012:188).

181.2. Tujuan dan Karakteristik Anggaran Sektor PublikAnggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalamrangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang tujuannya adalahuntuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Anggaransektor publik harus dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dankeinginan masyarakat, serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaranpemerintah pusat atau pemerintah daerah. Adapun karakteristik anggaran sektorpublik sebagai berikut:a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan.b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapatahun, jangka pendek, menengah atau panjang.c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemne untuk mencapaisasaran yang ditetapkan.d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebihtinggi dari penyusun anggaran.e. Sekali disusun, anggaran dapat diubah dalam kondisi tertentu.2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagianintegral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalammendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yangberasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat

19setempat. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerahdikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatkeleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan demokrasi, kesejahteraandan keadilan.2.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat (12),menyatakan bahwa:“APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkanberdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencanakeuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.Wahjudin Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desamerupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumahtangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukankepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakatsetempat.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperincimengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanyasatu tahun sekali.

20Menurut Tim P3M-OTDA dalam buku karangan Wahjudin Sumpeno(2011:212) yang berjudul “ Perencanaan Desa Terpadu”, menjelaskan secara rincipengertian APBDes sebagai berikut:a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentukangka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraanpemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.b. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalamsatu tahun anggaran, mulai Januari s/d Desember.c. APBDes ditetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama Kepala Desaselambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.d. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkatoleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.e. Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepadamasyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnyatahun anggaran.Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDesmerupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkanperaturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untukmendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005, sumbersumber pendapatan desa meliputi:

21a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatandesa yang sah.b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh sebagiandiperuntukkan bagi desa.c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terimaoleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakanalokasi dana desa.d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan PemerintahKabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.2.2. Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes)APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaanpembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana danpengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintahdan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasipembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan (Sumpeno, 2011:213).

22Secara rinci manfaat penyusunan APBDes diantaranya:a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategioperasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan danapendukung.b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yangdibebankan kepada masyarakat secara proporsional.c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luarpendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakanadministrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligussebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatanpemerintah desa.f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiaptahun anggaran.g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalammewujudkan good governance.h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatmelaluiperencanaanpembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.2.3. Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes)Berikut ini diuraikan langkah langkah penyusunan APBDes yang dikutipdari Tim P3M-OTDA (2002):

231) Penyusunan Rancangan APBDesa. Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPDb. Sebaiknya di konsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnyamelalui dialog, rapat dengar pendapat, dll.c. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi RAPBDes.d. RAPBDes yang telah disempurnakan dan diajukan dalam rapatpembahasan dan penetapan APBDes.2) Pembahasan RAPBDesa. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah RAPBDes harus sudahditerima oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa (Selambat-lambatnya7x24 jam sebelumnya).b. RAPBDes usulan Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan BPDdengan surat Pengantar dari Kepala Desa. RAPBDes usulan anggotaBPD disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari pengusul kepadapimpinan BPD.c. RAPBDes yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD, selanjutnya didisposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor.d. RAPBDes yang telah mendapatkan nomor, di umumkan dalam RapatParipurna bahwa RAPBDes telah diperbanyak dan dibagikan kepadasemua anggota BPD/Komisi.e. Penjelasan RAPBDes dari pihak pengusul (Pemdes atau para pengusuldari anggota BPD).f. Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa.

24g. Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau pengusul.h. Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan.3) Persetujuan dan Pengundangan APBDesa. Apabila RAPBDes tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu,misalnya 3x24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, RAPBDes harussudah disempurnakan.b. Apabila RAPBDes yang disempurnakan tersebut belum disetujui, makadiupayakan melalui pendekatan (loby) beberapa pihak yang belummenyetujui.c. RAPBDes yang telah disetujui BPD, harus sudah sudah disampaikankepada pemerintah desa, misalnya selambat-lambatnya 7 hari setelahrapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APBDes olehKepala Desa.d. Apabila RAPBDes yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau sebagiananggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desadapat menggunakan APBDes tahun lalu.4) Peraturan Pelaksanaan APBDesa. Kepala Desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes yangdituangkan dalam keputusan Kepala Desa.b. Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan kepada BPD dengantembusan Bupati dan Camat selambat-lambatnya 15 hari setelahditetapkan untuk keperluan pengawasan.

252.4. Prinsip-prinsip Penganggaran DesaSukasmanto (2004:73) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi olehbeberapa factor sebagai berikut:1) TransparansiKeterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagaikebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.2) AkuntabilitasMenyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertangung jawabkankegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunandan pemerintah desa.Dalam ajaran agama Islam akuntabilitas sangatlah penting, karena setiapperbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.Khususnya dalam hal pemanfaatan keuangan, islam mengajarkan umatnyauntuk senantiasa adil, jujur dan amanah. Sebagaimana dijelaskan dalamsurat An-Nisa: 29. اض مِّن ُك ْم َوالَ َت ْْق ُتلُو ْا أَنُُ ََ ُك ْم ٍ ار ًة َعن َت َر َ ون ت َِج َ ِين آ َم ُنو ْا الَ َتأ ْ ُكلُو ْا أَ ْم َوالَ ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبا ْلبَاطِ ِل إِالَّ أَن َت ُك َ أَ ُّي َها الَّذ ً ان ِب ُك ْم َرحِيما َ ّللا َك َ إِنَّ ه “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yangberlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah alahMahaPenyayang

263) Partisipasi masyarakatMenyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagiseluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalamproses pembangunan desa.4) Penyelenggaraan pemerintah yang efektifMenyangkut ketertiban masyarakat dalam penyusunan APB-Desa.5) Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakatMenyangkut kepekaan pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalamkehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginanmasyarakat.6) ProfessionalMenyangkut keahlian yang harus di miliki oleh seorang aparatur sesuaidengan jabatannya.3.Penyelenggaraan Pembangunan3.1. Pengertian PembangunanSondang Siagian dalam buku Adam Ibrahimmengemukakan bahwa Pembangunan adalah:(2011:35)a. “Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untukmemperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalamberbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usahapencapaian tujuan yang telah ditetapkan”.b. “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahanyang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangkapembinaan bangsa (nation building)”.

27Dilla (2007:54), pembangunan adalah:“Perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkanrealisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yangmemungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebihbesar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yangmemungkinkan pada warganya memperoleh control yang lebihterhadap diri mereka sendiri”.Pengertian Pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapatdiartikan bahwa pembangunan merupakan perubahan kearah yang lebih katmempunyaikemampuan untuk mengendalikan lingkungannya dan mengendalikan dirinyadalam kehidupan bermasyarakat, pembangunan dilakukan supaya kehidupanmasyarakat jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan firman allohSWT dalam Alqur’an surat Al-A’raf: 56. ِين َ ّللا َق ِريبٌ م َِن ا ْلمُحْ َِ ن ِ َّ َ ض َبعْ َد إِصْ ََل ِح َها َو ْادعُوهُ َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا إِنَّ َرحْ َمت ِ ْ َو َال ُت َُِْ ُدوا فِي ْاْلَر “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akanditerima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekatkepada orang-orang yang berbuat baik.”Pembangunan Daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2004:63),yaitu:a. Ketahanan (sustenance), kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok(sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankanhidup.

28b. Harga diri (Self esteem), pembangunan haruslah memanusiakan orang.Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkankebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.c. Freedom from servitude, kebebasan bagi setiap individu suatu Negara untukberfikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalampembangunan.Menurut Adam Ibrahim (2011:50), menyebutkan beberapa prinisippembangunan yang penting, antara lain:a. Kesemestaanb. Partisipasi Masyarakatc. Keseimbangand. Kesinambungane. Kekuatan Sendirif. Kesistemang. Strategi Jelash. Skala Prioritasi. Kelestarian Ekologisj. Pemerataan dan Pertumbuhan3.2. Tahap-Tahap PembangunanSebagai pakar ekonomi pembangunan, Rostow berpendapat bahwa hakikatpembangunan secara sederhana adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi.Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan Negara-negara di dunia, Rostow

29(1960) mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (the stages ofeconomic gowth). Menurutnya proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalamlima tahap dan setiap Negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satudari kelima tahapan tersebut (Ernan Rustiadi, 2011:121). Adapun kelima tahappertumbuhan tersebut adalah:1) Masyarakat Tradisional, merupakan kondisi pada tahap awal pertumbuhandimana struktur perekonomian berkembang dalam fungsi produksi terbatasyang di dasarkan pada teknologi, ilmu penetahuan dan sikap masyarakat.2) Prasyarat Lepas Landas, merupakan suatu masa transisi dimana masyarakatmempersiapkan dirinya atau di persiapkan dari luar untuk mencapaipertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang.3) Lepas Landas, pada tahap ini sudah terdapat perbedaan yang sangatsignifikan dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya inovasiinovasi baru, peningkatan penanaman modal dan pertumbuhan pendapatanwilayah melebihi pertumbuhan penduduk.4) Gerakan ke Arah Kedewasaan, merupakan masa dimana masyarakat sudahmenggunakan teknologi modern pada sebagian besar factor-faktor produksidan sumber daya alam. Dalam tahapan ini dan selanjutnya perekonomianterus berkembang.5) Masa Konsumsi Tinggi, pada tahap ini perhatian masyarakat sudah tidak ditekankan pada produksi tapi pada konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.

30Menurut Imran Bulkin (2015: 6), membagi dimensi Indeks PembangunanDesa sebagai berikut:1) Pelayanan DasarMewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhandasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan.2) Kondisi InfrastrukturMewakili kebutuhan Dasar, Sarana, Prasarana, Pengembangan ekonomilokal, dan Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan denganmemisahkan aspek aksesbilitas/transportasi.3) Aksesbilitas/TransportasiSarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritaspembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalamdesa.4) Pelayanan UmumMerupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, danpelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesisosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya.5) Penyelenggaraan PemerintahanMewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayananadministratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi wargayang dalam hal ini adalah pemerintah.

313.3. Pengukuran Keberhasilan PembangunanPenggunaan indikator dan variable pembangunan bisa berbeda untuksetiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan danpembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrikmasuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yangrendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhantersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunderdan tersier (Deddy T. Tikson, 2005:21).Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembagalembaga internasional antara lain:1) Pendapatan PerkapitaPendapatan perkapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakansalah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untukmengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro-ekonomi, indikatorini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, anmasyarakat.Tampaknya pendapatan perkapita telah menjadi indikator makroekonomi yangtidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehinggapertumbuhan pendapatan nasional, selama ini telah dijadikan tujuanpembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwakesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan olehadanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi).

322) Struktur EkonomiTelah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akanmencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelassosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita,konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasionalakan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkatupah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akandiikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak ,kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakinmenurun.3) UrbanisasiUrbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yangbermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasidikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban samadengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropaBarat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbandinglurus dengn proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasiakan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi.4) Angka TabunganPerkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasimemerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utamadalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi diInggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul

33oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi,modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupunpemerintah.5) Indeks Kualitas HidupIKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untukmengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini barantentangkesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya,pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikutioleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada(1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematianbayi, dan (3) angka melek huruf.Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akandapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, danlingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga.Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkanjumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan.Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginyastatus ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan paraanggotanya.6) Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)The United Nations Development Program (UNDP) telah membuatindicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator

34yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalahpentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP,pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdayamanusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuahproses yang bertujuan m ngembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukanoleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitassumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan danpeluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupanmanusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatanmartabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yangdianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat,perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap ngagnmengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir,(2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3)pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity.

pengertian APBDes sebagai berikut: a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. b. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari s/d Desember.