Transcription

gal:15Juni2020

2.Sistematika PelaporanPelaporan HasilPemeriksaan atasLKPP Tahun 2019Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 terdiri dari:a. Ringkasan Eksekutif;b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2019yang memuat Opini;c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI);d. LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan PeraturanPerundang-undangan; dane. Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu (LHR) atasPelaksanaan Transparansi Fiskal, LHR atas KesinambunganFiskal dan LHR atas Kemandirian Fiskal Pemerintah DaerahTahun 2018 dan 2019.Opini BPK atasLKPP Tahun 20193.Hasil PemeriksaanSPI angan4.Opini BPK atas LKPP Tahun 2019BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atasLKPP Tahun 2019.Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) danKepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan PerundangUndanganBPK menemukan 26 kelemahan pengendalian intern dan 5permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturanperundang-undangan, sebagai berikut.4.1Temuan SPIHasil Pemeriksaan SPI tersebut meliputi :a. Terdapat Penggunaan Rekening Pribadi untuk PengelolaanDana yang Bersumber dari APBN, Saldo Kas Tidak Sesuaidengan Fisik, Sisa Kas Terlambat/ Belum Disetor danPenggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi DokumenPertanggungjawaban pada 34 Kementerian/Lembaga;b. Terdapat Ketidaksesuaian Pencatatan Persediaan denganKetentuan pada 53 Kementerian/Lembaga;c. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam PenatausahaanPiutang Perpajakan pada DJP serta Pengelolaan danPenatausahaan Piutang pada DJBC Belum Optimal;d. Penghapusan Piutang Negara atas Pemberian Pinjaman yangSeharusnya Menjadi Kewenangan Presiden Dilaksanakan TidakSesuai Ketentuan;e. Pengelolaan Piutang BUN yang Berasal dari Pinjaman DanaAntisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo kepadaLapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya BelumMemadai;BPKRingkasan Eksekutif – LKPP Tahun 20192

f. Penyajian Akun-Akun LKPP Tahun 2019 terkait PenyertaanModal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan NilaiAkumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero)Belum didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun2019 (Audited) dan Kewajiban Pemerintah Selaku PemegangSaham Pengendali PT Asabri (Persero) Sebagaimana Diatur UUNomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian BelumDiukur/Diestimasi;g. Akun-Akun terkait Investasi Permanen PMN LKPP 2019(Audited) Belum didukung Laporan Keuangan PT AsuransiJiwasraya (Persero) Tahun 2019 (Audited) dan KewajibanPemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT AsuransiJiwasraya (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun2014 tentang Perasuransian Belum Diukur, Diestimasi, danDilaporkan;h. Terdapat Pencatatan Ganda atas Aset Sebesar Rp1,47 Triliunyang Diakui Sebagai Aset Tetap pada LK PTNBH UniversitasIndonesia Tahun 2019 dan Persediaan pada LKKemenristekdikti Tahun 2019;i. Proses PMN atas Pengembalian Aset BPYBDS Jaringan Gasdan SPBG dari PT Pertamina (Persero) kepada KementerianESDM sebesar Rp3,68 Triliun Berlarut-larut;j. Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun2017-2018 pada LKPP Audited Tahun 2019 Tidak Akurat;k. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap pada 77Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak AdanyaSaldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan danPencatatan Aset Tetap yang Tidak Sesuai Ketentuan;l. Hasil Identifikasi Pemerintah atas Akun-Akun terkait TransaksiKonsesi Jasa Berdasarkan Sistem Akuntansi dan PelaporanKeuangan Pengaturan Konsesi Jasa Belum Didukung denganPernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) danDokumen Sumber yang Memadai;m. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada 32Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak AdanyaSaldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan danPencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan;n. Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor KontrakKerjasama (KKKS) Belum Memadai;o. Pengelolaan DJKN atas Aset yang Berasal dari PengelolaanBantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai;p. Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas ProgramPensiun pada LKPP Tahun 2019 Sebesar Rp2.876,76 Triliunbelum didukung Standar Akuntansi dan Perhitungan Aktuariayang Akurat, serta Terdapat Potensi Kewajiban Pemerintah atasUnfunded Past Service Liability (UPSL) Tunjangan Hari Tua(THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan;BPKRingkasan Eksekutif – LKPP Tahun 20193

q. Barang Milik Negara Sebagai Underlying Asset Surat BerhargaSyariah Negara (SBSN) Belum Mencerminkan Nilai WajarAset SBSN Termutakhir dan Berpotensi Tidak Mencukupi NilaiSBSN yang Diterbitkan;r. Kewajiban Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) atas FeePenjualan Migas Bagian Negara Belum Dapat Diukur DenganAndal;s. Pencatatan Saldo dan Mutasi Utang Kelebihan PembayaranPajak Masih Belum Akurat;t. Penyajian Aset yang Berasal dari Realisasi Belanja denganTujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44,20Triliun pada 34 K/L Tidak Seragam, serta TerdapatPermasalahan Penatausahaan dan PertanggungjawabanRealisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan KepadaMasyarakat yang tidak Sesuai Ketentuan;u. Kebijakan Penyelesaian Kompensasi Bahan Bakar Minyak(BBM) dan Listrik Belum Didukung dengan MekanismePenganggaran yang Memadai;v. Pemanfaatan Sisa Anggaran Belanja Subsidi untukPenyelesaian Kurang Bayar Subsidi Belum Optimal;w. Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan pada APBN TA2019 Sebesar Rp6,50 Triliun Tidak Selaras dengan UU Nomor33 Tahun 2004;x. dang DAK Fisik Belum Didukung Dokumentasidan Penjelasan yang Memadai dari K/L Teknis;y. Pengelolaan Dana Desa Belum Sepenuhnya Sesuai denganKetentuan dan Belum Dilaksanakan secara Memadai;z. Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi PendanaanPengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Masih SamaDengan TA 2018 Mengakibatkan LKPP Tahun 2019 BelumMenggambarkan Informasi Belanja dan Defisit Sesungguhnya.4.2Temuan ranHasil Pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan tersebut meliputi :a. DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas KekuranganSetor Sebesar Rp12,64 Triliun dan Keterlambatan PenyetoranPajak dengan Sanksi Sebesar Rp2,69 Triliun dan USD4.05 Juta;b. Pemberian Fasilitas Transaksi Impor yang Dibebaskan dan/atauTidak Dipungut PPN dan PPh-nya pada DJP Terindikasi BukanMerupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategisdan Terdapat Potensi Kekurangan Penetapan PenerimaanNegara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumpingdan PDRI pada DJBC;BPKRingkasan Eksekutif – LKPP Tahun 20194

c. Direktorat Jenderal Pajak Tidak Segera MemprosesPembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat KeputusanPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilaiRp11,62 Triliun dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPPsenilai Rp72,86 Miliar dan USD57.91 Ribu serta TerlambatMenerbitkan SKPKPP senilai Rp6,07 Miliar;d. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/LMinimal Sebesar Rp709,64 Miliar, serta Pengelolaan Piutangpada 16 K/L Sebesar Rp1,78 Triliun Belum Sesuai Ketentuan;e. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanjapada 85 K/L Minimal Sebesar Rp10,65 Triliun dan USD29.40Juta Tidak Sesuai Ketentuan.Rekomendasi padaLHP atas SPI danKepatuhanBPK5.Rekomendasi BPKBerkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhanterhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas,BPK merekomendasikan kepada Pemerintah melalui MenteriKeuangan antara lain agar:a. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak segera memutakhirkansistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak danPenyisihan atas Piutang Pajak yang valid dan memutakhirkansistem informasi untuk memastikan piutang Pajak Bumi danBangunan terintegrasi dengan SI DJP;b. Menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban ataspenurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dandampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRIdengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentangAsuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI,dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan danKepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintah;c. Bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham untukmeminta PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menyelesaikanLaporan Keuangan Tahun 2019 (Audited) dan merencanakanpemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk mendukungpenyajian Investasi Permanen pada LKPP Tahun 2020;d. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Direktur Utama PTPertamina (Persero) untuk menetapkan rencana dan targetpenyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah atas aset jaringangas dan SPBG yang dikembalikan dari PT Pertamina (Persero)kepada Kementerian ESDM;e. Menyempurnakan kebijakan teknis terkait rekonsiliasi asetKKKS dan melakukan rekonsiliasi secara periodik bersamasama (SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS) dalampenyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (line item)BMN yang berasal dari KKKS serta memperbaiki penyajianpada Laporan Keuangan Tahun 2020;Ringkasan Eksekutif – LKPP Tahun 20195

f.Penjelasan lebihrinci atas hasilpemeriksaan danRekomendasiBPKMenetapkan kebijakan pengamanan, penelusuran, penilaian daninventarisasi kelengkapan dokumen kepemilikan dan peralihanserta penguasaan fisik per aset atas Aset Properti Eks BPPN danEks Kelolaan PT PPA (Persero) dan menyajikan hasilinventarisasi tersebut pada Laporan Keuangan Tahun 2020;g. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencanapenyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajianKewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun;h. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas danDirektur Utama PT Pertamina (Persero) untuk merevisiKeputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012 danmenyelesaikan pembahasan Seller Appointment Agreement(SAA) antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero);i. Menetapkan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat statusatas transaksi yang dapat dilakukan set off;j. Menganggarkan pendanaan pengadaan tanah PSN pada BelanjaModal melalui revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentangPerubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dan APBN tahuntahun berikutnya sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 danPP Nomor 71 Tahun 2010;k. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak agar segeramenindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP terdahulu yaitumenyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP danmenyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasiMPN;l. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk membangunsistem informasi Pengelolaan SKB PPN pada sistem aplikasiCEISA DJBC untuk meminimalkan penyimpangan pemanfaatanfasilitas pembebasan PPN dan mempermudah pengawasan ataspenggunaan SKB PPN BKP oleh KPP;m. Menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakanpencairan kelebihan pembayaran pajak secara tepat waktu sesuaidengan SE-36/PJ/2019 dan melakukan monitoring ataspenerbitan SPMKP;n. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untukmenyetor PNBP yang terlambat/belum disetor ke Kas Negaradan memungut PNBP yang kurang/tidak dipungut untuk disetorke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;o. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untukmenyelesaikan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran,kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan.Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK danrekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan LHP atasKepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.Ringkasan Eksekutif – LKPP Tahun 20196

6.PerkembanganOpini LKKLdan LKBUNTahun 2015 –2019Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2015 –2019Pada Tahun 2019, entitas pemeriksaan mencakup 87 K/L dan 1BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2015 - 2019sebagai berikut.TahunOpini20152016201720182019Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)5674808285Wajar Dengan Pengecualian (WDP)268642Tidak Memberikan Pendapat (TMP)46211Tidak Wajar (TW)Jumlah Entitas Pelaporan-----8688888788Rincian opini untuk LKKL dan LKBUN terlampir.7.Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi FiskalHasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhisebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaianlevel Advanced sebanyak 18 kriteria atau 50,0%, level Goodsebanyak 14 kriteria atau 38,9%, level Basic sebanyak 4 kriteria atau11,1% dan tidak terdapat kriteria Not Met.Pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi fiskal tersebutdiketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh PemerintahPusat pada Tahun 2019.Hasil ReviuatasPelaksanaanTransparansiFiskalDari keseluruhan 36 kriteria transparansi fiskal, Pemerintahmencapai:a. level basic sebanyak 4 (empat) kriteria yang terdiri dari 2 (dua)kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 2(dua) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal;b. level good sebanyak 14 kriteria yang terdiri dari 5 (lima) kriteriapada pilar pelaporan fiskal, 5 (lima) kriteria pada pilar perkiraanfiskal dan penganggaran, dan 4 (empat) kriteria pada pilaranalisis dan manajemen risiko fiskal; danc. level advanced sebanyak 18 kriteria yang terdiri dari 7 (tujuh)kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 5 (lima) kriteria pada pilarperkiraan fiskal dan penganggaran, dan 6 (enam) kriteria padapilar analisis dan manajemen risiko fiskal.8.Hasil Reviu atasKesinambunganFiskalBPKHasil Reviu atas Kesinambungan FiskalHasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah menyusun analisiskesinambungan fiskal jangka panjang yang mempertimbangkanskenario-skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikatoryang dimonitor. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatperhatian sebagai berikut:Ringkasan Eksekutif – LKPP Tahun 20197

a.b.c.d.e.Pemerintah belum memiliki aturan yang menjaminkeberlanjutan dan konsistensi analisis keberlanjutan fiskaljangka panjang;Analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang yang komendasikan International Public Sector AccountingStandard Board IPSASB pada Recommended Practice Guide(RPG);Pemerintah belum membuat Debt Sustainability Analysis(DSA) yang diantaranya memperhitungkan risiko ataskewajiban kontinjensi;Meskipun Indonesia merupakan negara yang rawan terdampakperubahan iklim dan bencana, namun analisis KeberlanjutanFiskal Jangka Panjang yang disusun Pemerintah belummemasukkan unsur perubahan iklim dan bencana; danPemerintah belum menyajikan pengungkapan memadai terkaitproyeksi kesinambungan fiskal pada LKPP secara khusus.Hasil reviu juga menunjukkan bahwa Pemerintah tidak dapatmencapai target Tahun 2019 atas rasio utang terhadap PDB dibawah 30%, rasio defisit terhadap PDB di bawah 1%, dan primarybalance positif sebagaimana ditetapkan RPJMN 2014-2019,sehingga dapat menimbulkan risiko fiskal dalam jangka panjang.Selain itu, terdapat beberapa indikator kerentanan utang yang telahmelampaui batas praktik terbaik yang ditetapkan IMF danInternational Debt Relief. Indikator tersebut antara lain rasio debtservice terhadap penerimaan, rasio pembayaran bunga terhadappenerimaan dan rasio utang terhadap penerimaan.Hasil Reviu atasKemandirianFiskalPemerintahDaerahTahun2018 dan 20199.Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah DaerahTahun 2018 dan 2019Hasil reviu menunjukkan bahwa sebagian besar PemerintahDaerah belum mandiri. Hal ini diindikasikan dengan hasilperhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) berikut ini.a.b.c.BPKPada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Provinsiyang Belum Mandiri sebanyak 10 Provinsi dan turunmenjadi 8 Provinsi pada TA 2019. Adapun jumlahPemerintah Kabupaten/Kota yang Belum Mandiri sebanyak471 Kabupaten/Kota pada TA 2018 dan turun menjadi 458Kabupaten/Kota pada TA 2019;Terdapat sedikitnya 102 daerah dengan nilai IKF dibawah0,05 yang menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebutsangat tergantung dengan dana transfer, karena PAD hanyacukup untuk membiayai 5% belanja daerah;Terdapat 16 Provinsi dengan kategori Menuju Kemandirianpada TA 2018 dan meningkat menjadi 18 Provinsi pada TA2019. Sedangkan jumlah Kabupaten/Kota yang masukRingkasan Eksekutif – LKPP Tahun 20198

LampiranOpini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan BUNTahun 2015 - 2019No.BA1.0012.3.Kementerian/LembagaOpini BPK atas LKKL20152016201720182019Majelis Permusyawaratan RakyatWTPWTPWTPWTPWTP002Dewan Perwakilan RakyatWTPWTPWTPWTPWTP004Badan Pemeriksa KeuanganWTPWTPWTPWTPWTP4.005Mahkamah AgungWTPWTPWTPWTPWTP5.006Kejaksaan RIWDPWTPWTPWTPWTP6.007Sekretariat NegaraWTPWTPWTPWTPWTP7.010Kementerian Dalam NegeriWTPWTPWTPWTPWTP8.011Kementerian Luar NegeriWDPWTPWTPWTPWTP9.012Kementerian PertahananWDPWDPWDPWTPWTP10.013Kementerian Hukum dan HAMWTPWTPWTPWTPWTP11.015Kementerian KeuanganWTPWTPWTPWTPWTP12.018Kementerian PertanianWDPWTPWTPWTPWTP13.019Kementerian PerindustrianWTPWTPWTPWTPWTP14.020Kementerian ESDMWDPWTPWTPWTPWTP15.022Kementerian PerhubunganWTPWTPWTPWTPWTP16.023Kementerian Pendidikan dan KebudayaanWTPWTPWTPWTPWTP17.024Kementerian KesehatanWTPWTPWTPWTPWTP18.025Kementerian AgamaWDPWTPWTPWTPWTP19.026Kementerian KetenagakerjaanWDPWTPWTPWTPWTP20.027Kementerian SosialTMPWTPWTPWTPWTP21.029Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananWDPWDPWTPWTPWTP22.032Kementerian Kelautan dan PerikananWTPTMPTMPWTPWTP23.033Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatWDPWTPWTPWDPWTP24.034Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum danKeamananWTPWTPWTPWTPWTP25.035Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianWTPWTPWTPWTPWTP26.036Kementerian Koordinator bidang PembangunanManusia dan KebudayaanWTPWTPWTPWTPWTP27.040Kementerian PariwisataWTPWTPWTPWTPWTP28.041Kementerian BUMNWTPWTPWTPWTPWTP29.042Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiWDPWTPWTPWTPWTP30.044Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil MenengahWTPWTPWTPWTPWTP31.047Kementerian Pemberdayaan Perempuan danWDPWDPWTPWTPWTPWTPPerlindungan Anak32.048Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi BirokrasiWTPWTPWTPWTP33.050Badan Intelijen NegaraWTPWTPWTPWTPWTP34.051Badan Siber dan Sandi NegaraWTPWTPWTPWTP3) WDP35.052Dewan Ketahanan NasionalWTPWTPWTPWTPWTP36.054Badan Pusat StatistikWDPWTPWTPWTPWTP37.055Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Badan Perencanaan Pembangunan NasionalWTPWTPWTPWTPWTP38.056Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanWTPWTPWTPWTPWTP

Opini BPK atas rtanahan Nasional39.057Perpustakaan Nasional RIWDPWTPWTPWTPWTP40.059Kementerian Komunikasi dan InformatikaWDPWTPWTPWTPWTP41.060Kepolisian Negara RIWTPWTPWTPWTPWTP42.063Badan Pengawasan Obat dan MakananWTPWTPWTPWTPWTP43.064Lembaga Ketahanan NasionalWTPWTPWTPWTPWTP44.065Badan Koordinasi Penanaman ModalWTPWTPWTPWTPWTP45.066Badan Narkotika NasionalWTPWTPWTPWTPWTP46.067Kementerian Desa, Pembangunan Daerah TertinggalWDPWTPWTPWTPWTPWDPWDPWTPWTPWTPWTPWTPdan Transmigrasi47.068Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional48.074Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaTMPTMPWDP49.075Badan Meteorologi, Klimatologi dan GeofisikaWTPWTPWTPWTPWTP50.076Komisi Pemilihan UmumWDPWDPWTPWDPWDP51.077Mahkamah KonstitusiWTPWTPWTPWTPWTP52.078Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganWTPWTPWTPWTPWTP53.079Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaWTPWTPWTPWTPWTP54.080Badan Tenaga Nuklir NasionalWTPWTPWTPWTPWTP55.081Badan Pengkajian dan Penerapan TeknologiWTPWTPWTPWTPWTP56.082Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalWTPWTPWTPWTPWTP57.083Badan Informasi Geopasial (sebelumnya: BadanWDPWDPWTPWTPWTPKoordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)58.084Badan Standarisasi NasionalWDPWTPWTPWTPWTP59.085Badan Pengawas Tenaga NuklirWTPWTPWDPWTPWTP60.086Lembaga Administrasi NegaraWTPWTPWTPWTPWTP61.087Arsip Nasional Republik IndonesiaWTPWTPWTPWTPWTP62.088Badan Kepegawaian NegaraWTPWTPWTPWTPWTP63.089Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanWTPWTPWTPWTPWTP64.090Kementerian PerdaganganWTPWTPWTPWTPWTP65.092Kementerian Pemuda dan OlahragaTMPTMPWDPWDPWTP66.093Komisi Pemberantasan KorupsiWTPWTPWTPWDPWTP67.095Dewan Perwakilan DaerahWTPWTPWTPWTPWTP68.100Komisi YudisialWTPWTPWTPWTPWTP69.103Badan Nasional Penanggulangan BencanaWTPWTPWTPWTPWTP70.104Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan erja Indonesia71.105Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo72.106Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah73.107Badan Pencarian dan Pertolongan NasionalWTPWTPWTPWTP3) WTP74.108Komisi Pengawas Persaingan UsahaWTPWTPWTPWTPWTP75.109Badan Pelaksana - Badan Pengembangan WilayahSuramaduWTPWTPWTPWTPWTP76.110Ombudsman RIWDPWTPWTPWTPWTP

Opini BPK atas 0182019Badan Nasional Pengelola PerbatasanWTPWTPWTPWTPWTP112Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas BatamWDPWTPWTPWTPWTP79.113Badan Nasional Penanggulangan TerorismeWTPWTPWTPWTPWTP80.114Sekretariat KabinetWTPWTPWTPWTPWTP81.115Badan Pengawas Pemilihan UmumWTPWTPWTPWTPWTP82.116Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaWDPWDPWDPWTPWTP83.117Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik IndonesiaTMPTMPWDPWTPWTP84.118Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas SabangWDPWTPWTPWTPWTP85.119Badan Keamanan Laut1)TMPTMPTMPTMP86.120Kementerian Koordinator bidang KemaritimanWDPWTPWTPWTPWTPBadan Ekonomi 12188.122Badan Pembinaan Ideologi Pancasila89.999Bendahara Umum NegaraKeteranganWTPWDPTMP: Wajar Tanpa Pengecualian: Wajar Dengan Pengecualian: Tidak Menyatakan Pendapat1): Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 20162): Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 20183): Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 20194): Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44,20 Triliun pada 34 K/L Tidak Seragam, serta Terdapat Permasalahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Realisasi . inventarisasi tersebut pada Laporan Keuangan Tahun 2020; g. Berkoordinasi