Transcription

BAB IIHUKUM PERKAWINANA. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan1.Pengertian PerkawinanPerkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialahmelakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorangpria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belahpihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untukmewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasihsayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (AhmadAzhar Basyir, 1977: 10).1Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan atau nikahadalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagaikeluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang manalaki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balikyang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hakdan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anakanak yang kemudian 3/pengertian-dan-tujuan-pernikahanperkawinan.html diaskes pada tanggal 1 agustus jam 12.30 wib.2I Ketut Atardi, 1987, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya DilengkapiYurisprudensi, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hal. 169.

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan perkawinan adalahsuatu hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajibanbukan hanya kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak mereka.a. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untukmembentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yangdidasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwaperkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suamiistri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yangkekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Rumusan arti perkawinan :3Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinanitu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau“ikatan batin” saja tapi harus keduanya.Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat.Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antaraseorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suamiistreri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”.4Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakanhubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapatdilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus34K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia indonesia, jakarta, 2000, hlm. 14.Ibid. Hlm. 14.

ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akanmenjadi rapuh.5Dari rumusan arti perkawinan di atas maka dapat disimpulkanbahwa perkawinan harus didasarkan ikatan lahir batin, tidak hanya batinatau lahir saja tetapi harus keduanya.Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalambeberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:a. Adanya Ikatan Lahir Batin.Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yangdapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupunbatiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batinini merupakan daripada ikatan lahir.b. Antara Seorang Pria dan Wanita.Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orangakan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jeniskelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalahuntuk membentuk keluarga yang menghendaki adanyaketurunan.c. Sebagai Suami Istri.5Ibid. Hlm 15.

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan,secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnyasebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.d. Adanya Tujuan.Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria danseorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batindengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju padasuatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamaberbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwaperkawinan itu mempunyai hubungan yang erat denganagama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa perananagama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlahsemata-mata masalah keperdataan saja, melainkan jugamasalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harusdiperhatikan unsur-unsur agama.b. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum IslamDalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

nmelaksanakannya merupakan ibadah.Dari pengertian perkawinan/pernikahan di atas dapat disimpulkanpernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintahAllah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalahsuatu ibadah yang yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah.c. Pengertian Perkawinan Menurut Para AhliDr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam jugamengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.6Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara lakilaki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakankebahagiaan dari pernikahan tersebut.Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sahantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yanglama.7Menyimpulkan perkawinan menurut Prof. Subekti, SH makaperkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki danperempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan.6Riduan Syahrani, Seluk beluk Asas-asas hukum perdata, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita7

Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yangsangat populer dalam masyarakat, tetetapi sekaligus juga bukan suatulembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikansuatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatariankebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.8Dapat disimpulkan menurut Goldberg pernikahan merupakankesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama danbahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhankebutuhan interpersonal.Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq,Penikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorangperempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannyamembentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegahperzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.9Dapat disimpulkan Menurut Abdullah Sidiq pernikahan adalahsuatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidupbersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunanserta mencegah perzinaan.8http://smktpi99.blogspot.com/2013 /01/pernikahan/15.html diakses pukul 11.34 WIB, 17agustus 2016.9ABD. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2010.

ZahrypHamid mengatakanpendapatnyabahwa perngertianPernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali danmempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dansyaratnya. Dalam Pengertian Pernikahan secara umum adalah suatu ikatanlahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidupberketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.10Dari ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinanmerupakan akad antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapansesuatu dan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan.2.Dasar Hukum PerkawinanDasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :1.QS. Ar. Ruum (30):21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialahDia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supayakamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nyadiantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikianitu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.2.QS. Adz Dzariyaat (51):49 : Dan segala sesuatu Kami ciptakanberpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.3.HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalianyang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena10ibid

dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebihmenjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, makahendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadiperisai baginya.Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :1.UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untukmelakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dariPasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga danmelanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”2.Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyangdiundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektifsejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentukunifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan besertaakibat hukumnya.3.Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik olehkeputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat,wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalambuku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai denganpasal 170).

4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan.B. Asas Hukum Perkawinan1. Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing,tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas danprinsip hukum perkawinan antara lain : 111. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagiadan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantumelengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkankepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritualdan materil.2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinanadalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masingagamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiapperkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya denganpencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupanseseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalamsurat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftarpencatatan.3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabiladikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agamayang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapatberistri lebih dari seorang.Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dariseorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihakyang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhiberbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.11hlm. 7.Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011,

4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istriitu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkanperkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapatketurunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanyaperkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur,karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalahkependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yanglebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calonsuami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yanglebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkanlaju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batasumur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka UndangUdang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawinbaik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan16 tahun bagi wanita.5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluargayang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang inimenganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian.Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu(pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harusdilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islamdan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dankedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupundalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikiansegala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dandiputuskan bersama suami istri.Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagaiberikut: 12a.b.c.d.e.f.12Asas sukarela.Partisipasi keluarga.Perceraian dipersulit.Poligami dibatasi secara ketat.Kematangan calon mempelai.Memperbaiki derajat kaum wanita.Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, BulanBintang, hlm 31.

Jika disederhanakan, asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undangundang No. 1 tahun 1974 ada enam :1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dankekal.2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agamadan kepercayaan masing-masing.3. Asas monogami.4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.5. Mempersulit terjadinya perceraian.6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.2. Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum IslamTidak hanya UU Perkawinan tetapi Kompilasi Hukum Islam Jugaterdapat asas hukum di dalamnya, berikut asas hukum menurut KompilasiHukum Islam :1.Asas persetujuanTidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.Asas persetujuan terdapat dipasal 16-17 KHI:Perkawinanataspersetujuancalonmempelai.Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan anatauPegawaidiam.SebelumPencatatNikahmenanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah angsungkan.2. Asas kebebasanAsas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikanlarangan perkawinan.

Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI(larangan perkawinan).3. Asas kemitraan suami-isteriMerupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat,hak dan kewajiban Suami Isteri: (Pasal 77 KHI).Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala danpenanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).4. Asas untuk selama-lamanya.Pasal 2 KHI akad yang sangat kuat untuk menaati perintahAllah dan menjalankan ibadah.5. Asas kemaslahatan hidupPasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.6. Asas Kepastian HukumPasal 5-10 KHIPerkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai PencatatNikah.Isbath Nikah di Pengadilan Agama.Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dariPegawai Pencatat Nikah.Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan denganputusan Pengadilan.Dari asas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di atas dapatdisimpulkan bahwa asas perkawinan terdiri dari :1. Asas persetujuan2. Asas kebebasan3. Asas kemitraan suami-isteri

4. Asas untuk selama-lamanya5. Asas kemaslahatan hidup6. Asas Kepastian Hukum3. Asas Hukum Perkawinan Menurut Para AhliDalam perspektif yang lain, Dr. Musdah Mulia menjelaskan bahwa asasatau prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat AlQuran :131. Prinsip kebebasan dalam memilih jodohPrinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yangmenempatkanperempuan pada posisi yang lemah, sehingga untukdirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untukmenentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itukebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan laki-laki danperempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.2. Prinsip mawaddah wa rahmahPrinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rum: 21.mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidakdimiliki oleh mahluk lainnya. Jika binatang melakukan hubunganseksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri jugadimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinanmanusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuanyang bersifat biologis.3. Prinsip saling melengkapi dan melindungiPrinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat padasurah al-Baqarah : 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaiansebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagaipakaianuntuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkanuntuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orangmemiliki kelebihan dan kekurangan.4. Prinsip muasyarah bi al-ma’rufPrinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat para surahan-Nisa’: 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untukmemperlakukan istrinya dengan cara ma’ruf. Di dalam prinsip ini13Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama danjender dan The Asia Foundation, 1999) hlm. 11-17.

sebenarnya pesan utamanyapenghargaan kepada wanita.adalahpengayomandanDari prinsip-prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa ada 4 prinsip yangdidasarkan pada ayat Al-Quran yaitu :1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh2. Prinsip mawaddah wa rahmah3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi4. Prinsip muasyarah bi al-ma’rufMenurut Muhammad Idris Ramulyo, Asas perkawinan menurut Islam,ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu :141. Asas absolut abstrakAsas absolut abstrak ialah suatu asas dalam hukum perkawinandi mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejakdulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yangbersangkutan.2. Asas selektivitasAsas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi lebihdahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidakboleh menikah.3. Asas legalitasAsas legalitas adalah suatu asas dalam perkawinan, wajibhukumnya dicatatkan.Dari asas Menurut Muhammad Idris Ramulyo dapat disimpulkanbahwa asas perkawinan menurut Islam ada 3 (tiga) yaitu :1. Asas absolut abstrak2. Asas selektivitas3. Asas legalitas14Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Askara, Jakarta, 1996, hlm 34.

C. Rukun Dan Syarat-syarat Perkawinan1. Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum IslamDalam melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatupekerjaan, Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagianyang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sahatau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.15Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikahadalah syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, danbagian yang tak terpisahkan dari perbuatan atau lembaga yang menentukansah atau tidaknya perkawinan.Rukun Perkawinan di atur di dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam,yang terdiri dari : 16a. Calon suami, syarat-syaratnya:1. Beragama islam2. Lak-laki3. Jelas orangnya4. Dapat memberikan persetujuan5. Tidak terdapat halangan perkawinanb. Calon istri, syarat-syaratnya:1. Beragama islam2. Perempuan3. Jelas orangnya4. Dapat dimintai persetujuannya15Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. Fiqih Munakahat. Jakarta, Kencana Prenada Media,2010, Hlm.45-46.16Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:Prenada, 2004), hal.63.

5. Tidak terdapat halanganc. Wali nikah, syarat-syaratnya:1. Laki-laki2. Dewasa3. Mempunyai hak perwalian4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:1. Minimal dua orang laki-laki2. Hadir dalam ijab qabul3. Dapat mengerti maksud akad4. Islam5. Dewasae. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari keduakata tersebut4. Antara ijab dan qabul bersambngan5. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram hajiatau umroh6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empatorang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali darimempelai wanita, dan dua orang saksi.Dapat disimpulkan dalam perkawinan ada lima rukun yang harusdipenuhi yaitu 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Saksi nikah, 5.Ijab qabul, hal ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan.Para ahli juga berpendapat mengenai rukun perkawinan yang harusdipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, adapun rukun perkawinanmenurut para Jumhur ulama sebagai berikut :1.) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan2.) Adanya wali dari pihak wanita

3.) Adanya dua orang saksi4.) Sighat akad nikahDari rukun perkawinan menurut Jumhur ulama di atas dapatdisimpulkan, bahwa perkawinan harus dapat memenuhi rukun perkawinansebagai berikut, 1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukanpernikahan, 2. Adanya wali dari pihak wanita, 3. Adanya dua orang saksi, 4.Sighat akad nikah.2. Syarat – Syarat Perkawinana. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974Untuk melangsungkan suatu perkawinan calon pasangan harusmemenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur didalam undangundang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya yang terdapatdidalam pasal-pasal sebagai berikut :Pasal 6 :1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapaiumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggaldunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tuayang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakankehendaknya.4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalamkeadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izindiperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yangmempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus selamamereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakankehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yangdisebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebihdi antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilandalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akanmelangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapatmemberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebutdalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal iniberlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.Pasal 7 :1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur19 tahun (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 (enam belas) tahun.2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat memintadispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau keduaorang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undangini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2)pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6ayat (6),Pasal 8 :Perkawinan dilarang antara dua orang yang :a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaituantara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antaraseorang dengan saudara neneknya.c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu danibu/bapak tiri.d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudarasusuan dan bibi/paman susuan.e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi ataukemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dariseorang.

f) Mempunyai hubungn yang oleh agamanya atau peraturan lain yangberlaku, dilarang kawin.Pasal 9 :Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seorang lain tidakdapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2)dan Pasal 14 Undang-undang ini.Pasal 10 :Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yanglain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidakboleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutantidak menentukan lain.Pasal 11 :1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangkawaktu tunggu.2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diaturdalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.Pasal 12 :Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri.Syarat-syarat perkawinan yang telah dijelaskan di atas dapatdisimpulkan sebagai berikut, yaitu:a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calonmempelaib. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belummencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin keduaorangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telahmeninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telahmeninggal dunia.c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapaiumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan ataupejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupunwanita.d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang laintidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal4.e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu denganyang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangkawaktu tunggu.Tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :Pasal 31. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinanmemberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatdi tempat perkawinan akan dilangsungkan.2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinandilangsungkan.3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2)disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan olehCamat atas nama Bupati Kepala Daerah.Pasal 4Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calonmempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.Pasal 5Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan,pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabilasalah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juganama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 61. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendakmelangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syaratperkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapathalangan perkawinan menurut Undang-undang.2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat(1) Pegawai Pencatat meneliti pula :a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir,dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umurdan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh KepalaDesa atau yang setingkat dengan itu;b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaandan tempat tinggal orang tua calon mempelai;c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorangcalon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun;d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang;dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masihmempunya isteri;e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7ayat (2) Undang-undang;f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalamhal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinanuntuk kedua kalinya atau lebih;g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh MenteriHANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calonmempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan olehPegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai ataukeduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasanyang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.Pasal 71. Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh PegawaiPencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkanuntuk itu.

2.Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halanganperkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan ataubelum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat(2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segeradiberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tuaatau kepada wakilnya.Pasal 8Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuanserta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatatmenyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuankehendak melangsungkan perkawinan dengan caramenempelkan surat pengumuman menurut formulir yangditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatutempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.Pasal 9Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempatkediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calonmempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernahkawin disebutkan nama isteri dan atau suami merekaterdahulu ;b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akandilangsungkan.Pasal 101. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejakpengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatatseperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintahini.2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.3. Dengan mengindahkan tatacara

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain : 11 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu